penegakkanhukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pejabat 5Kebijakan Presiden Jokowi Di Bidang Iklim & Lingkungan Hidup. RS. Rizky Phyar Saiputra. 23 September 2022 18.00 WIB • 2 menit. Pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilakukan di Bali, salah satu agenda yang akan didiskusikan adalah Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim yang dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan fisikdi muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. - 8 - Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur: a. DG dan IGT lingkungan hidup dan kehutanan; b. Penyelenggara IGT; LingkunganHidup dan Kehutanan, Aparat Penegak Hukum; Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau Instansi terkait yang berhubungan dengan kasus yang diadukan. 26. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 11 Latar Belakang Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi peraturanmenteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri lingkungan hidup republik indonesia, menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 dan pasal 76 ayat (1) EKQp.

jelaskan dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang lingkungan hidup